Kepala

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Semarang

Dra. ROMLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650424 198903 2 009

 

 

Link

Laporan Online

Pendataan Keluarga

 Produk Hukum

Pemda Kab. Semarang

 

 

  1. Meningkatkan komitmen pemerintah dan seluruh stake holder dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

  2. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta kemampuan petugas dan masyarakat

  3. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dan penguatan kelembagan masyrakat yang ada di desa/kelurahan.

  4. Memantabkan keterpaduan dan koordinasi program kegiatan.

  5. Ketersediaan pemerataan SDM pembangunan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga pembangun kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

  6. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan faktor menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial masih kurang, untuk itu perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

  7. Modal sosial yang antara lain berupa nilai-nilai keakraban dan kesetiakawanan sosial kecenderungan pada saat ini mengalami penurunan akibat adanya perubahan sosial yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

  8. Masih rendahnya komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, karena ada anggapan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak menghasilkan secara langsung bahkan dianggap membebani anggaran pemerintah.

  9. Keterbatasan pengadaan alat kontrasepsi disertai sulitnya merubah keinginan masyarakat menggunakan alat kontrasepsi tertentu.

  10. Renadahnya peran serta pria dalam melaksanakan program KB dan belum semua kecamatan membentuk paguyuban Prio Utomo

  11. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi disertai dengan kemajuan teknologi yang memuat informasi yang berdampak negatif terhadap KRR.

  12. Terbatasnya pusat informasi konsultasi kesehatan reproduksi remaja.

  13. Mengemukanya tuntutan masyarakat tentang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak reproduksi.

  14. Belum terbentuknya kelompok paguyuban pendonor darah di semua tingkatan.

  15. Adanya kesulitan untuk melakukan regenerasi kader, kader yang mau dan mampu sangat jarang dan terbatasnya perhatian stakeholder tentang keberadaannya..

  16. Masih tingginya tingkat keluarga pra sejarah maka segera perlu program penanganan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga serta mendorong kemandirian dan kualitas keluarga maka perlu pelaksanaan program pembangunan keluarga sejahtera.

  17. Semakin berkurangnya tenaga fungsional UPTD kesejahteraan sosial dan KB di lini lapangan yang berpengaruh pada efektifitas kegiatan mampu pendamping pada kelompok.

  18. Sinkronisasi data yang belum mendukung pengambilan kebijakan pembangunan keluarga sejahtera.